Pencarian Produk Hukum

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang : Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Daerah
Nomor :7
Tahun :2019
Tema :LANJUT USIA – KESEJAHTERAAN – PENYELENGGARAAN
Katalog :PERDA KAB.SEMARANG NO.7 ,LD.2019, NO.7 ,TLD.NO.4 ,LL SETDA KAB.SEMARANG : 28 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
Abstrak :
- lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat, bahwa pertumbuhan masyarakat lanjut usia di Kabupaten Semarang semakin meningkat, sehingga perlu adanya tindakan nyata dengan meningkatkan peran serta dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha serta keluarga, dan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 13 Tahun 1998; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 52 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 43 Tahun 2004; PP No 83 Tahun 2008; PP No 39 Tahun 2012; Perda Prov. Jateng No 6 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Dan Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; Hak, Kewajiban Dan Tanggung JawabPenyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; Kelembagaan Dan Koordinasi; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Desember 2019.
- Penjelasan 6 Halaman.
Status :Berlaku

* Apabila dokumen tidak tampil silahkan refresh browser anda (F5)
Diupload tanggal 2020-02-12 09:09:53, Oleh : Bagian Hukum