Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, mengakomodir perubahan kewenangan dan perkembangan yang ada dalam pelaksanaan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 28 Tahun 1999; UU No 36 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006; UU No 26 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 18 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; UU No 38 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 26 Tahun 1983; PP No 2 Tahun 1985; PP No 9 Tahun 1987; PP No 2 Tahun 1989; PP No 69 Tahun 1992; PP No 32 Tahun 1996; PP No 40 Tahun 1996; PP No 44 Tahun 1997; PP No 32 Tahun 1998; PP No 52 Tahun 2000; PP No 36 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 34 Tahun 2006; PP No 37 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 23 Tahun 2005; PP No 95 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 44 Tahun 2015; PP No 44 Tahun 2015; Perpres No 36 Tahun 2005; Perpres No 12 Tahun 2013; Perda Kab Semarang 14 Tahun 2008; Perda Kab Semarang No 6 Tahun 2011; Perda Kab Semarang 8 Tahun 2011 diubah Perda Kab Semarang No 7 Tahun 2015; Perda Kab Semarang No 2 Tahun 2014; Perda Kab Semarang No 2 Tahun 2015; Perda Kab Semarang No 5 Tahun 2015; Perda Kab Semarang No 2 Tahun 2016.
Peraturan Terkait :
Dokumen Terkait :
Hasil Uji MK :
* Apabila dokumen tidak tampil silahkan refresh browser anda (F5)
Diupload tanggal 2020-09-24 14:36:24, Oleh : Bagian Hukum
