Kategori Produk Hukum
Pencarian Produk Hukum
  1. Home /
  2. Produk Hukum /
  3. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati
Tipe Dokumen :Peraturan Perundang-undangan
Jenis Peraturan :Peraturan Bupati
Keterangan Jenis Peraturan :Semarang
Judul :Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang
Nomor Peraturan :69
Tahun Peraturan :2021
Singkatan Jenis Peraturan :PERBUP
Instansi :Kabupaten Semarang
Tempat Penetapan :Ungaran
Tanggal Penetapan :0000-00-00
Tanggal Pengundangan :0000-00-00
Sumber :-
Subjek :-
Status Akhir :Tidak Berlaku
Catatan Status :
  • Mencabut Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, kecuali ketentuan yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  • Mencabut Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, kecuali ketentuan yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  • Dicabut Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.
Urusan Pemerintahan :-
Bidang Hukum :Umum
Bahasa :Indonesia
T.E.U Badan :Semarang (Kabupaten)
Pemrakarsa :-
Penandatanganan :-
File Peraturan :Perbup_69_2021.pdf
Abstrak :
Peraturan Terkait :
Dokumen Terkait :
Hasil Uji MK :

* Apabila dokumen tidak tampil silahkan refresh browser anda (F5)
Diupload tanggal 2022-01-11 09:47:17, Oleh : Bagian Hukum