Pencarian Produk Hukum

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah
Nomor :1
Tahun :2019
Tema :PEGAWAI NEGERI SIPIL – PENYIDIK
Katalog :PERDA KAB. SEMARANG NO. 1, LD.2019 NO.1, TLD.1. LL SETDA KAB.SEMARANG : 15 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Abstrak :
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, perlu diatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Semarang dan sesuai dengan ketentuan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 8 Tahun 1981; UU No 2 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 ah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 27 Tahun sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010; PP No 27 69 Tahun 1992; PP No 27 53 Tahun 2010; PP No 27 43 Tahun 2012; PP No 27 16 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Wewenang PPNS; Hak Dan Kewajiban PPNS; Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi, Dan Pemberhentian PPNS; Kartu Tanda Pengenal; Kode Etik PPNS; Pelaksanaan Penyidikan; Sekretariat PPNS; Seragam Dan Atribut PPNS; Pendidikan Dan Pelatihan; Koordinasi; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
Catatan :
- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Maret 2019.
- Penjelasan 3  Halaman.
Status :Berlaku

* Apabila dokumen tidak tampil silahkan refresh browser anda (F5)
Diupload tanggal 2019-06-24 23:58:27, Oleh : Bagian Hukum