Tugas Pokok Bagian Hukum berdasarkan Perbup Nomor  52  Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

1. TUGAS :

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyusun kebijakan dibidang hukum.

2. FUNGSI

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dibidang hukum;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Subbagian Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum, dan Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum.

3. PERINCIAN TUGAS :

a. merumuskan program kerja dan anggaran Bagian Hukum;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

c. merumuskan kebijakan teknis bidang penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi produk hukum;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum;

e. merumuskan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum;

f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dibidang penyusunan perundang-undangan.

PERINCIAN TUGAS :

a. menyusun program kerja dan anggaran dan anggaran Subbagian Perundang-undangan;

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang penyusunan perundang-undangan;

d. melaksanakan pengkajian produk hukum untuk penyusunan produk hukum daerah;

e. mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan penelitian penyusunan produk hukum daerah;

f. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah;

g. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perundang-undangan;

i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perundang-undangan;

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM

 TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dibidang bantuan hukum.

PERINCIAN TUGAS :

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Bantuan Hukum;

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang bantuan hukum;

d. menghimpun, merekapitulasi, mengklasifikasikan laporan perselisihan, dan sengketa hukum;

e. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan produk hukum daerah;

f. melaksanakan pengkajian produk hukum terkait dengan perselisihan dan sengketa hukum;

g. melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;

h. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan hukum;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Bantuan Hukum;

j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan   Subbagian Bantuan Hukum;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK  HUKUM

TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dibidang  dokumentasi dan informasi produk hukum.

 PERINCIAN TUGAS:

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian  Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum;

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang dokumentasi dan informasi produk hukum;

d. melaksanakan pengadaan dokumen hukum;

e. menghimpun dan membuat daftar inventarisasi produk hukum daerah;

f. melaksanakan penggandaan produk hukum daerah;

g. melaksanakan penyebarluasan produk hukum daerah;

h. membuat abstrak produk hukum daerah;

i. melaksanakan pelayanan informasi produk hukum daerah kepada masyarakat dan instansi pemerintah yang membutuhkan produk hukum;

j. melaksanakan pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

k. melaksanakan pengkajian produk hukum daerah terhadap  produk hukum baru, lebih tinggi dan keserasian antar produk hukum daerah;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum;

m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan  Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.