Pencarian Produk Hukum

Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kabupaten Semarang

Tidak ada ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

• Sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, kemudian ternyata tarif retribusi jasa usaha sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini berkaitan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta sehubungan dengan adanya penambahan obyek retribusi jasa usaha yang baru, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Perda Kab. Semarang No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
• Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 58 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; Perda Kab. Semarang No 14 Tahun 2008; Perda Kab. Semarang No 2 Tahun 2012; Perda Kab. Semarang No 11 Tahun 2016.

Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

abstrak2017pd3322002

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah

abstrak2017pd3322003

Pengelolaan Barang Milik Daerah

abstrak2017pd3322004

Penyelenggaraan Ibadah Haji

• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang - Undang, yang pada intinya disebutkan bahwa pembiayaan transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
• Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 79 Tahun 2012.
• Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :Ketentuan umum; ruang lingkup; penyelenggaraan ibadah haji daerah; pelaksanaan transportasi dan akomodasi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah; pembiayaan; pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan.

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang

abstrak2017pd3322006

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah

Tidak ada ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

abstrak2017pd3322008

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

abstrak2017pd3322009